PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI SEBELUM ORDE BARU
Sejak berdirinya Negara Republik indonesia, banyak sudah tokoh-tokoh negara pada saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia. Baik secara individu maupun melalui diskusi kelompok.
Contohnya Bung Hatta yang mencentuskan ide perekonomian Indonesia yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong yaitu KOPERASI. Tapi bukan berarti selalu menggunakan sistem KOPERASI . pemaksaan terhadap bentuk ini malah di langgar.
Begitu juga dengan tokoh Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di Amerika, beliau menegaskan bahwa yang di cita-citakannyaadalah ekonomi semacam campuran. Namun dalam perkembangannya disepakati suatu bentuk ekonomi yaitu Ekonomi Pancasila yang didalamnya mengandung unsur Demokrasi Ekonomi. Maka menurut UUD 1945, sistem perekonomian tercermin pasat 23, 27, 33, dan 34.
SISTEM EKONOMI YANG BERDASARKAN DEMOKRASI EKONOMI
Demokrasi Ekonomi dipilih karena memiliki ciri-ciri positif, yaitu :
Ø Perekonomian disusun sebagai usaha bersamaberdasar asas kekeluargaan
Ø Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Ø Bumi, air, dan kekayaan alah yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ø Sumber-sumber kekuasaan dan keuangannegara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembagaperwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan pula.
Ø Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih perkerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Ø Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
Ø Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum
Ø Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh negara.
Di dalam perekonomian Indonesia sangat menentang adanya sistem :
· Free Fiht Liberalism, yakni adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah, dengan semaking jarangnya jurang pemisah antara Si kaya dan Si miskin.
· Etatisme, yakni ke ikut sertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motifasi dan kreasi dari masyarakat untu bersaing secara sehat.
· Motifasi, suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan yang lain pada konsumen untuk tidak keinginan sang pemonopoli.
PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI SETELAH ORDE BARU
Iklim kebangsaan setelah Orde Baru ditunjukan suatu kondisi yang sangat mendukung untuk mulainya sistem ekonomi yang sesungguhnya diinginkan rakyat Indonesia. Setelah melalui masa-masa penuh tantangan pada periode 1945 sampai dengan 1965, semua tokoh negara yang duduk dalam pemerintah sebagai wakil rakyat sepakat untuk kembali menempatkan sistem ekonomi kita pada nilai-nilai yang telah tersirat dalan UUD 1945. Dengan demikian sistem Demokrasi Ekonomi satu-satunya acuan bagi pelaksanaan semua kegiatan ekonomi selanjutnya.
Awal orde baru diwarnai masa-masa rehabilitasi, perbaikan hampir di seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonomi, rehabilitasi ini ditujukan terutama untuk :
Ø Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa-sisa saham dan sistem perekonomian yang lama (liberal/kapitalis atau etatisme/komunis)
Ø Menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi, yang berakibat terhambatnya proses penyembuhan dan peningkatan kegiatan ekonomi secara umum.
Tercatat bahwa :
· Tingkat inflasi tahun 1966 sebesar 650 %
· Tingkat inflasi tahun 1967 sebesar 120 %
· Tingkat inflasi tahun 1968 sebesar 85 %
· Tingkat inflasi tahun 1969 sebesar 9,9 %
Dari data diatas, menjadi jelas, mengapa rencana pembangunan lima tahun pertama ( REPELITA I ) baru dimulai pada tahun 1969.
0 komentar:
Posting Komentar